Pembukaan lahan pertambangan menyebabkan deforestasi, menghilangkan kanopi hutan primer dan sekunder, serta pencemaran yang memicu peningkatan sedimentasi ekstrim ke area pesisir pantai yang mengancam kehidupan ekosistem akuatik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang undangan dan aturan pelaksana, serta meratifikasi konvensi internasional (UNCLOS 1982) yang memberikan kerangka normatif dalam menjaga lingkungan laut secara berkelanjutan sebagai bentuk implementasi Blue Economy yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga pemerintah. Meskipun kelembagaan dan peraturan perundang undangan ini cukup kuat dan komprehensif, sejatinya implementasi penegakan hukum ini masih ditemui berbagai kendala, antara lain kepatuhan Perusahaan Pertambangan, lemahnya koordinasi dan pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat akibat dari ketiadaan, ketidaksederhanaan, dan  keterbukaan saluran komunikasi terhadap segala bentuk kegiatan tindak pencemaran dari aktivitas pertambangan, termasuk perlindungan hukum. Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis ekologis, keterlibatan pemangku kepentingan sangat esensial dalam penyelesaian permasalahan ini.